Metro, harian express.com – Polemik peresmian monumen seni instalasi Sakai Sambayan di Taman Merdeka Kota Metro
kini memasuki babak baru. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro berencana akan menggulirkan hak konstitusi
Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Indra Jaya. Ia menjelaskan langkah beberapa anggota DPRD berkaitan dengan sejumlah kebijakan dari kepala daerah
yang belakangan menghebohkan Bumi Sai Wawai dan berdampak luas bagi masyarakat. Selasa (14/6/2022).
“Kaitan dengan hal tersebut kami akan mendiskusikan kembali langkah yang akan diambil, termasuk
sejumlah fraksi di DPRD telah telah melakukan komunikasi-komunikasi sepakat dan berencana
menggulirkan hak Konstitusi sebagai anggota DPRD,kata dia saat dikonfirmasi.
Politisi partai Golkar tersebut juga menerangkan bahwa, hak konstitusi bakal diambil sebagai
langkah DPRD dalam menyoroti pelanggaran- pelanggaran aturan baik aturan berkaitan tata kelola
pemerintahan mupun kewajiban juga larangan bagi kepala daerah.
“Yang jelas kami menyoroti aturan mengenai tata kelola pemerintahan daerah, kewajiban dan larangan bagi kepala daerah, hubungan dan protokoler antara Walikota dan Gubernur. Hak konstitusi dari DPRD digulirkan untuk meminta penjelasan Walikota,” ujarnya.
Ia bahkan menilai Walikota Metro tidak melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik berlandaskan aturan-aturan bahkan kerap mengabaikan regulasi.
Salah satu Imbasnya pada hubungan antara Walikota dan Gubernur Sebagai kepanjangan tangan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan bagi masyarakat luas dan seluruh hal yang berkaitan dengan kewenangan Provinsi,” bebernya.
Indra juga menilai, jika hubungan pemerintah setingkat Kota dan pimpinan di atasnya tidak harmonis
maka dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan sehingga merugikan masyarakat.
“Jelas masyarakat yang dirugikan, ketika kepala daerah memiliki hubungan tidak harmonis dengan
pemerintahan di atasnya yang notebene adalah kepanjangan tangan Menteri berkaitan dengan urusan pemerintahan yang kewenangannya didelegasikan kepada gubernur maka akan berdampak pada masyarakat khususnya dalam hal pembangunan. Kalau infrastruktur yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi tidak didukung pembangunannya maka masyarakat yang dirugikan,” jelasnya.(rls/red)
