HARIANEXPRESS, JAKARTA — Anggota DPD RI Habib Ali Alwi mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat Komisi IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (22/6/2026).
Desakan tersebut disampaikan dengan alasan bahwa program ini belum menjadi prioritas utama di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Bappenas dan Kepala BPS, Habib Ali Alwi menilai dana MBG sebaiknya dialihkan untuk penanganan dampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia menyebut program tersebut “tidak prioritas betul” saat ini.
“Makanya saya bilang MBG sudah setop dulu untuk sementara. Bikin kajian ulang lagi yang bagus,” ujar Habib Ali Alwi dalam rapat tersebut.
Selain MBG, senator asal Sumatera itu juga menyoroti sejumlah isu ekonomi makro lain, termasuk kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, serta membengkaknya utang negara dan BUMN.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap masukan dari lembaga legislatif. Namun, ia memberikan respons yang cukup menarik perhatian dengan nada bercanda.
“Jadi Bapak Presiden tidak tertutup kepada masukan-masukan. Jadi kalau selama ini masukan kurang keras, bapak-bapak mungkin kurang keras suaranya. Dikeraskan lagi,” jawab Purbaya di ruang rapat.
Pernyataan Purbaya langsung menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai tantangan halus kepada anggota DPD agar lebih vokal menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden.
Pemerintah telah melakukan penyesuaian anggaran MBG untuk tahun 2026. Pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp268 triliun, lebih rendah dibandingkan rencana awal yang sempat disebut mencapai Rp335 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi sesuai arahan Presiden.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp88,15 triliun dengan cakupan 63,13 juta penerima manfaat dan 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, program ini juga tengah menghadapi evaluasi menyusul adanya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) serta moratorium pembangunan dapur baru di beberapa wilayah.
