HARIANEXPRESS – Perekonomian Indonesia memasuki paruh kedua 2026 dengan sejumlah indikator yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Pada periode yang sama, jumlah penduduk bekerja meningkat, tingkat pengangguran terbuka menurun, dan jumlah penduduk miskin berkurang.
Angka-angka tersebut layak diapresiasi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya hanya dibaca sebagai deretan persentase. Pertanyaan yang lebih penting ialah seberapa jauh pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan yang layak, menaikkan pendapatan riil, memperkuat usaha kecil, dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
Di sinilah muncul kesenjangan yang sering dirasakan masyarakat: indikator makro terlihat kuat, tetapi pengalaman ekonomi setiap rumah tangga belum tentu sama.
Pertumbuhan kuat, tetapi sumbernya perlu diperhatikan
BPS mencatat produk domestik bruto Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai Rp6.552,1 triliun berdasarkan harga berlaku. Ekonomi tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkat 3,73 persen dibandingkan kuartal I 2026.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 15,97 persen secara tahunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,28 persen dan pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik tumbuh 6,43 persen. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya berasal dari satu komponen, meskipun akselerasi belanja pemerintah memberikan dorongan yang sangat besar. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Konsumsi rumah tangga yang tumbuh di atas 5 persen juga berarti tidak tepat apabila seluruh kondisi mikro digambarkan sedang melemah. Secara agregat, masyarakat masih melakukan konsumsi dan aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Namun, data agregat tidak menjelaskan bagaimana konsumsi tersebut tersebar. Kenaikan belanja kelompok berpendapatan tinggi dapat berjalan bersamaan dengan pengetatan pengeluaran pada kelompok menengah bawah. Pertumbuhan konsumsi nasional juga tidak otomatis berarti seluruh rumah tangga mengalami kenaikan pendapatan dengan tingkat yang sama.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan tersebut dan melalui saluran apa manfaat itu sampai kepada masyarakat.
Pengangguran turun, kualitas pekerjaan tetap menentukan
Pada Mei 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja sebanyak 148,19 juta orang. Selisih keduanya menunjukkan jumlah pengangguran sekitar 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
BPS juga mencatat rata-rata upah buruh sebesar Rp3,39 juta per bulan. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Penurunan pengangguran merupakan perkembangan positif. Namun, klaim bahwa jumlah tersebut merupakan yang terendah dalam 30 tahun perlu disampaikan secara hati-hati. Perbandingan ketenagakerjaan lintas dekade harus memperhatikan perubahan jumlah penduduk, ukuran angkatan kerja, periode survei, dan konsistensi metodologi.
Jumlah orang yang bekerja pun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan. Bagi rumah tangga, perbedaan antara pekerjaan formal yang stabil dan pekerjaan berpendapatan tidak tetap sangat menentukan kemampuan membayar kebutuhan pokok, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, serta cicilan.
Risiko kehilangan pekerjaan juga belum hilang. Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 15.425 tenaga kerja terkena PHK pada Januari–April 2026 yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Angka ini tidak dapat dianggap sebagai keseluruhan PHK nasional karena hanya mencakup pekerja dalam klasifikasi tersebut, tetapi tetap menunjukkan adanya tekanan pada sebagian sektor usaha dan kelompok pekerja. (Satudata)
Dengan demikian, penurunan tingkat pengangguran dan terjadinya PHK bukanlah dua informasi yang saling meniadakan. Pasar kerja dapat menciptakan pekerjaan baru secara agregat, sementara perusahaan atau industri tertentu tetap melakukan pengurangan tenaga kerja.
Kemiskinan turun, tetapi kerentanan ekonomi belum berakhir
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari jumlah penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah tersebut berkurang sekitar 430 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, penurunannya mencapai sekitar 920 ribu orang.
Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,34 persen, sedangkan di perdesaan tercatat 10,67 persen. BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, dengan komponen makanan mencapai 74,70 persen. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Penurunan kemiskinan adalah capaian penting. Namun, keluarnya seseorang dari kategori miskin secara statistik tidak selalu berarti bahwa keluarga tersebut telah memiliki kondisi ekonomi yang kuat. Rumah tangga yang pendapatannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan tetap rentan kembali jatuh ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, kenaikan biaya sekolah, atau penurunan omzet usaha.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Ukuran yang sama pentingnya adalah kemampuan keluarga membangun tabungan, memperoleh perlindungan sosial, mempertahankan pekerjaan, serta menghadapi guncangan tanpa harus menjual aset produktif atau menambah utang.
Deflasi bulanan bukan berarti semua harga murah
Pada Juli 2026, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan. Akan tetapi, secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 2,88 persen. Inflasi inti tercatat 0,14 persen secara bulanan dan 2,76 persen secara tahunan. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Perbedaan periode ini penting. Deflasi bulanan hanya menunjukkan bahwa rata-rata harga pada Juli sedikit lebih rendah dibandingkan Juni. Angka tersebut tidak berarti tingkat harga telah kembali ke posisi tahun sebelumnya, apalagi menandakan bahwa seluruh komoditas menjadi lebih murah.
Bagi rumah tangga, persepsi terhadap inflasi sangat dipengaruhi oleh barang yang paling sering dibeli. Keluarga yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk makanan, transportasi, sewa rumah, pendidikan, dan kesehatan dapat merasakan tekanan biaya hidup yang berbeda dari angka inflasi rata-rata.
Dengan demikian, deflasi bulanan merupakan sinyal terkendalinya harga pada periode tertentu, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa daya beli seluruh masyarakat telah pulih.
Ritel memberikan sinyal yang beragam
Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia menunjukkan Indeks Penjualan Riil pada Mei 2026 turun 3,9 persen secara tahunan dan 1,5 persen secara bulanan. Untuk Juni 2026, penjualan eceran diprakirakan turun 4,4 persen secara tahunan dan 0,8 persen secara bulanan.
Tekanan tidak terjadi merata. Penjualan suku cadang dan aksesori masih tumbuh 11,2 persen secara tahunan pada Mei. Sebaliknya, peralatan informasi dan komunikasi mengalami kontraksi 18,4 persen, sandang turun 12 persen, sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau turun 4,1 persen.
Data tersebut mendukung pandangan bahwa sektor ritel sedang menghadapi tekanan, tetapi tidak tepat apabila seluruh kegiatan perdagangan dinyatakan lesu. Kondisinya berbeda menurut jenis barang, kota, musim konsumsi, dan kelompok pelanggan.
Gambaran yang lebih proporsional adalah bahwa permintaan masyarakat masih ada, tetapi menjadi semakin selektif. Konsumen cenderung lebih berhati-hati menentukan prioritas, membandingkan harga, menunda pembelian barang tahan lama, atau beralih kepada produk yang lebih terjangkau.
Bagaimana pertumbuhan makro dapat dirasakan keluarga?
Pertumbuhan ekonomi tidak langsung masuk ke rekening setiap rumah tangga. Manfaatnya biasanya mengalir melalui penciptaan pekerjaan, kenaikan upah, peningkatan penjualan usaha, proyek investasi, belanja pemerintah, serta bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa.
Agar keluarga dapat memperoleh manfaat, strategi pertama bukanlah mengejar investasi berisiko tinggi, melainkan memperkuat fondasi keuangan. Arus kas perlu dijaga, utang berbunga tinggi dikendalikan, dana darurat dibangun, dan perlindungan kesehatan serta ketenagakerjaan dipastikan aktif.
Investasi tetap penting, tetapi harus disesuaikan dengan tujuan, jangka waktu, kebutuhan likuiditas, dan kemampuan menerima risiko. Pertumbuhan PDB bukan jaminan bahwa seluruh harga aset akan naik atau setiap instrumen investasi akan memberikan keuntungan.
Bagi pekerja, jalur paling nyata untuk menikmati pertumbuhan adalah meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi keterampilan. Kompetensi yang berkaitan dengan penjualan, teknologi digital, pengelolaan data, operasional, pemasaran, serta keahlian teknis sektoral dapat memperbesar peluang memperoleh pekerjaan atau pendapatan yang lebih baik.
Sementara bagi pelaku UMKM, pertumbuhan perlu diterjemahkan menjadi peluang pasar yang terukur. Usaha kecil tidak cukup hanya mengejar omzet. Mereka perlu menjaga margin, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mengendalikan stok, mempercepat penagihan piutang, serta mengembangkan produk yang memiliki pembelian berulang.
Digitalisasi juga sebaiknya tidak berhenti pada pembuatan akun media sosial. Teknologi harus digunakan untuk mencatat transaksi, memahami perilaku pelanggan, mengendalikan persediaan, menerima pembayaran, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen.
Pertumbuhan yang berkualitas membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran
Pada tingkat kebijakan, tantangannya adalah memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah yang tumbuh tinggi perlu memiliki efek pengganda yang luas dengan melibatkan produsen lokal, UMKM, tenaga kerja daerah, dan rantai pasok domestik.
Pemerintah juga perlu memprioritaskan penciptaan pekerjaan formal dan produktif, bukan hanya menurunkan tingkat pengangguran secara statistik. Pelatihan kerja harus diselaraskan dengan kebutuhan industri, sedangkan perlindungan bagi pekerja terdampak PHK harus mudah diakses dan disertai layanan penempatan kerja yang efektif.
Kebijakan penguatan daya beli pun sebaiknya diarahkan kepada kelompok yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, terutama rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok rentan. Ketika pendapatan mereka meningkat, sebagian besar dana akan kembali beredar melalui pembelian kebutuhan sehari-hari dan menggerakkan usaha lokal.
Dari pertumbuhan menuju kesejahteraan
Data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi yang sepenuhnya rapuh. Pertumbuhan tetap kuat, konsumsi rumah tangga bergerak positif, pengangguran menurun, dan kemiskinan berkurang.
Namun, angka tersebut juga tidak boleh digunakan untuk menafikan pengalaman masyarakat yang menghadapi PHK, pendapatan stagnan, omzet menurun, atau biaya hidup yang terasa berat.
Oleh karena itu, kalimat “makro gemilang, mikro rapuh” sebaiknya dipertajam menjadi:
Ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat, tetapi manfaat pertumbuhannya belum tersebar secara merata dan belum seluruhnya berubah menjadi ketahanan ekonomi rumah tangga.
Tujuan akhirnya bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen. Pertumbuhan baru benar-benar bermakna ketika menghasilkan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan riil, memperluas kesempatan usaha, mengurangi kerentanan, dan membuat keluarga lebih mampu menghadapi masa depan.
Di situlah keberhasilan ekonomi semestinya dinilai: bukan hanya dari seberapa cepat angka PDB bertambah, tetapi dari seberapa luas kesejahteraan dapat dirasakan.
