HARIANEXPRESS – KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono sebagai tersangka suap restitusi pajak setelah menerima uang apresiasi Rp800 juta dari PT Buana Karya Bhakti. (05/02/2026)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk mengumumkan penetapan tersangka terhadap tiga orang dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).
Mulyono, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, menjadi salah satu tersangka utama. Saat petugas menggiringnya ke mobil tahanan dengan mengenakan rompi oranye khas KPK, Mulyono menyampaikan pengakuannya secara terbuka.
Mulyono menyatakan bahwa proses pemeriksaan pajak berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa negara tidak mengalami kerugian finansial dari tindakannya. Namun, ia mengakui kesalahan karena menerima janji hadiah berupa uang dari pihak swasta. Pengakuan ini ia sampaikan di hadapan wartawan saat meninggalkan gedung KPK pada Kamis malam.
“Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah,” kata Mulyono.
Mulyono juga menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses hukum. Ia berkomitmen untuk menjalani seluruh tahapan penyidikan dan persidangan. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan harapan pribadi untuk tetap berkontribusi positif di sisa hidupnya.
“Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik,” ujarnya.
Pengakuan ini menjadi bagian penting dari kasus yang menarik perhatian publik, mengingat posisi Mulyono sebagai pejabat pajak yang seharusnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara. KPK menilai pernyataan Mulyono sebagai bukti awal kesadaran atas pelanggaran etik dan hukum yang ia lakukan.
KPK telah melakukan serangkaian operasi untuk membersihkan sektor pajak dari korupsi. Pada 2024, lembaga ini berhasil menangkap beberapa pejabat DJP dalam kasus suap restitusi serupa di wilayah lain, seperti Jakarta dan Surabaya. Operasi di Banjarmasin ini menjadi bagian dari strategi KPK untuk menyasar daerah-daerah dengan potensi korupsi tinggi, terutama di sektor ekstraktif seperti perkebunan.
Asep menekankan bahwa KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Selama OTT, tim mengamankan bukti berupa uang tunai Rp1,5 miliar, dokumen restitusi, dan rekaman komunikasi. Penyidik juga memeriksa aset para tersangka untuk melacak aliran dana suap.
Publik menyambut baik langkah KPK ini. Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Transparency International Indonesia, mendukung upaya ini dan menyerukan reformasi struktural di DJP. Mereka menyarankan peningkatan transparansi melalui audit independen dan pelatihan etika bagi petugas pajak
Sumber:
- Kompas.com – Pakai Rompi Tahanan KPK, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono Akui Terima Suap
- CNN Indonesia – Duduk Perkara Kasus OTT Kepala KPP Pajak Banjarmasin Mulyono
- Detik.com – KPK Ungkap Sandi Mulyono Kepala Kantor Pajak Banjarmasin untuk Duit Pelicin
