HARIANEXPRESS, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus membantah isu operasi tangkap tangan terhadap dirinya. (25/05/2026)
Sony Sonjaya tiba di Bareskrim Polri Jakarta pada Senin (25/5/2026). Ia menjelaskan kunjungannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian perihal banyak laporan mengenai praktik jual beli titik SPPG di berbagai daerah.
Sony menyebutkan bahwa semakin banyak masyarakat menjadi korban penipuan oleh pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN atau mengaku dekat dengan mereka. Para pelaku ini menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan uang, menyebabkan kerugian puluhan juta hingga miliaran rupiah bagi puluhan korban.
“Oleh karena itu, saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya, kan, banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran,” ucap Sony.
Para pelaku biasanya mendaftarkan diri ke BGN untuk memperoleh identitas (ID) SPPG. Setelah itu, mereka mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki relasi dengan badan tersebut untuk menjanjikan bantuan pengurusan pendaftaran SPPG.
Modus lain melibatkan kelompok yang mengatasnamakan yayasan tertentu, yang mengaku dapat menampung permohonan SPPG. Calon pendaftar ke yayasan ini kemudian harus membayar antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta.
“Hasil penyidikan nanti akan membuktikan apakah ada relasi dengan oknum-oknum di BGN atau tidak. Makanya saya tegas, selama ini tidak saya hiraukan itu karena saya sebagai ketua tim verifikasi fokus pada pencapaian target, berapa jumlah penerima manfaat, bagaimana mengembangkan sistem,” tutur Sony.
Sony berharap kepolisian dapat memproses kasus-kasus penipuan yang kian marak ini. Hingga kini, pihaknya belum menemukan keterkaitan antara satu kasus dengan kasus lainnya.
Ia meyakini bahwa sampai saat ini tidak ada relasi antara pegawai BGN dan kasus jual beli titik SPPG tersebut. Sony menegaskan keyakinannya hingga ada fakta dan bukti yang menunjukkan sebaliknya.
“Tetapi saya yakin, sementara ini saya katakan tidak ada sampai nanti ada fakta dan bukti yang menunjukkan ada,” ujarnya.
Dukungan Polri dalam Penegakan Hukum
Kepala Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri Inspektur Jenderal Nurworo Danang menyampaikan dukungan penuh kepolisian. Dukungan ini meliputi penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan program MBG, termasuk praktik jual beli titik SPPG.
“Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” ucapnya.
Nurworo menjelaskan bahwa beberapa laporan pengaduan penyimpangan telah ditangani di berbagai polda. Ia mendorong masyarakat untuk segera melapor jika menemukan dugaan pelanggaran terkait jual beli titik SPPG.
“Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, khususnya terkait dugaan jual beli titik, agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum setempat, baik di polres maupun polda,” katanya.
Nurworo memastikan Polri akan mengawal program MBG demi pemenuhan gizi masyarakat. Koordinasi antara BGN dan Polri diharapkan dapat mempercepat penanganan laporan, mencegah bertambahnya korban, serta menindak tegas praktik ilegal titik SPPG.
Bantahan Isu Operasi Tangkap Tangan
Sony Sonjaya turut membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dirinya yang sempat beredar pada Kamis (21/5/2026) malam. Wakil Kepala BGN itu menegaskan bahwa ia masih bertugas dan baru selesai berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri.
“Saya responsnya hari ini ada di sini, berbicara dengan rekan-rekan,” kata Sony menanggapi pertanyaan awak media di Bareskrim Polri, Senin (25/5).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, sebelumnya juga membantah kabar OTT terhadap Wakil Kepala BGN tersebut. Ia secara tegas menyatakan bahwa informasi itu “Tidak ada,” saat dimintai konfirmasi pada Kamis (21/5/2026) malam.
Pada malam isu tersebut beredar, Kejaksaan Agung memang mengadakan konferensi pers, namun terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat. Dalam konferensi pers itu, Kejagung menetapkan Sudianto (SDT) sebagai tersangka.
