JAKARTA – Gelombang massa dari berbagai federasi buruh di Jakarta mendatangi Balai Kota DKI untuk menekan pemerintah provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2026 sebesar Rp6 juta. Mereka menilai nilai upah saat ini belum mampu menopang biaya hidup pekerja yang terus meningkat.
Ribuan buruh dari Aliansi Federasi Serikat Pekerja Buruh se-Jakarta menuntut kenaikan UMP dari Rp5,3 juta pada 2025 menjadi Rp6 juta pada tahun depan. Massa aksi menyebut upah layak merupakan instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja agar daya beli tidak tergerus inflasi.
 |
| image: Tangkapan layar Metro TV Youtube |
Aksi tersebut juga menyoroti perlunya penetapan upah minimum sektoral. Tuntutannya agar UMSP berada minimal lima persen di atas UMP dengan pertimbangan karakteristik industri tingkat risiko serta kemampuan usaha.
“Upah layak dan layak upah itu yang yang lebih penting”
ujar perwakilan buruh dalam orasi di depan Balai Kota.
Dalam aksinya buruh menagih janji pejabat terkait komitmen membuka ruang dialog. Mereka menyebut pimpinan daerah sebelumnya tidak berani menetapkan upah yang dianggap sesuai kebutuhan pekerja. Massa menekankan bahwa pernyataan pemerintah mengenai pintu dialog melalui Dinas Tenaga Kerja harus dibuktikan lewat kebijakan.
“Itu kalau gubernur yang selawarin enggak akan berani tetapi dia kemarin menjanjikan pintunya ada di Kadis Naker maka kita target di sini kita ada di sini menagih ocak dia kemarin ya”
kata salah satu orator.
Serikat pekerja juga mengungkap masih banyak pekerja di Jakarta yang menerima upah di bawah standar. Mereka menyoroti praktik pemagangan berkepanjangan yang dianggap menekan kesejahteraan pekerja muda.
“Masih banyak DKI Jakarta upah di bawah ke mana pemerintah Masih banyak pemagangan Ke mana pemerintah”
ujar seorang peserta aksi.
Para buruh menilai kenaikan UMP 2026 harus mencerminkan kebutuhan hidup layak dan realitas ekonomi perkotaan termasuk biaya sewa tempat tinggal transportasi serta kebutuhan dasar. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengacu formula regulasi namun mempertimbangkan kondisi riil pekerja di lapangan.
Aksi buruh diakhiri dengan seruan agar pembahasan upah minimum melibatkan aspirasi pekerja secara terbuka. Mereka bertekad terus mengawal proses penetapan UMP dan UMSP hingga keputusan resmi diumumkan pemerintah daerah.
