HARIANEXPRESS – Reshuffle kabinet bukan barang haram dalam pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengganti pembantunya ketika dianggap diperlukan. Bahkan, dalam organisasi sebesar negara, evaluasi memang harus berlangsung terus-menerus. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, yakni reshuffle harus punya alasan yang jelas dan hasil yang bisa dirasakan rakyat.
Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Langkah ini datang setelah sebelumnya terjadi pergantian Menteri Keuangan, ketika Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Bahkan, pada hari yang sama, proses pergantian Kapolri juga berjalan. DPR menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan pelantikan berlangsung bersamaan dengan agenda reshuffle. Artinya, publik sedang menyaksikan perubahan cukup besar dalam struktur pemerintahan.
Pertanyaannya sederhana, setelah kursi berganti apa yang ikut berubah? Inilah yang semestinya menjadi ukuran utama. Jangan sampai reshuffle hanya menjadi pergantian nama di papan kementerian. Jangan pula publik hanya disuguhi narasi bahwa menteri baru lebih tepat, lebih berpengalaman, atau lebih dekat dengan agenda pemerintah. Semua itu harus dibuktikan melalui pekerjaan.
Menteri bukan sekadar pejabat yang hadir dalam rapat, memberikan konferensi pers, atau tampil dalam berbagai agenda seremonial. Menteri adalah orang yang memegang sebagian tanggung jawab negara atas kehidupan jutaan rakyat. Karena itu, ukuran keberhasilan mestinya sederhana, apakah program lebih cepat, pelayanan lebih baik, anggaran lebih efektif, dan masalah masyarakat benar-benar berkurang?
Presiden sendiri sebelumnya menegaskan bahwa evaluasi kabinet dilakukan terus-menerus dan penempatan pejabat harus memperhatikan kompetensi serta prinsip the right man in the right place. Kalau prinsip itu menjadi dasar reshuffle, publik tentu berhak melihat bukti berikutnya.
Menteri baru harus bekerja lebih cepat, kementerian harus lebih terbuka, koordinasi antarlembaga harus lebih sederhana, dan yang paling penting komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus lebih jujur. Sebab, pemerintah yang bekerja baik tetapi gagal menjelaskan pekerjaannya akan tetap menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, pemerintah yang pandai berkomunikasi tetapi lemah dalam pekerjaan hanya akan menghasilkan kebisingan.
Di sinilah komunikasi publik menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan keberhasilan. Pemerintah juga perlu menjelaskan kegagalan, keterlambatan, koreksi kebijakan, bahkan ketika sebuah program tidak berjalan sesuai rencana.
Kabinet Merah Putih memiliki pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengisi jabatan. Struktur pemerintahan yang besar harus menghasilkan pelayanan yang sederhana dan keputusan yang cepat. Data pemerintah mencatat kabinet ini memiliki puluhan kementerian dalam masa bakti 2024–2029. Maka reshuffle ketujuh ini semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki cara kerja, bukan sekadar mengganti orang yang bekerja. Rakyat tidak terlalu membutuhkan kabinet yang terlihat sibuk, rakyat membutuhkan pemerintah yang hasil kerjanya terasa.
Pada akhirnya, reshuffle akan dinilai bukan dari siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan dari apa yang berubah setelah mereka duduk di kursi baru. Ganti menteri boleh, ganti kebijakan boleh. Tetapi jangan sampai yang tidak pernah berganti adalah masalah rakyat.
