Ipnu Subroto Editor
Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 6 Oktober lalu, dunia politik Indonesia mulai remang-remang. Rupiah kena imbasnya: melemah. IHSG merah. Para investor mulai ngeri melihat Indonesia ke depan.
Putusan MK ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai momentum paling potensial untuk impeachment terhadap Gibran sebagai wakil presiden.
Di antara putusan MK: Gibran dengan sangat meyakinkan terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Tetapi, pihak penggugat tidak memiliki legal standing dan gugatannya salah alamat. MK tidak punya kewenangan mengabulkan gugatan itu.
MK memang tidak berwenang, tetapi putusannya menjadi modal bagi para penggugat untuk mengusulkan impeachment. Menggunakan teori “Butterfly Effect” Edward Lorenz, putusan MK justru berpotensi menjadi ledakan politik di tempat lain. Ini bahkan lebih berbahaya bagi Gibran.
Putusan MK ini tentu menjadi kabar gembira bagi para penggugat. Mereka seolah mendapatkan amunisi baru, lebih kuat, dan semakin meyakinkan.
Saat ini, sedang ada konsentrasi gerakan untuk impeachment Gibran. Gerakan itu di antaranya dari orang yang punya akses sangat dekat ke istana, sejumlah partai, dan barisan civil society, terutama mereka yang secara historis memiliki persoalan dengan Jokowi.
Cara membacanya mudah. Kita pakai teori Max Weber. Kata Weber, ada empat motif seseorang melakukan tindakan. Pertama, rasionalitas instrumental. Kedua, rasionalitas nilai. Ketiga, affectual action. Keempat, traditional action.
Mari kita bedah satu per satu. Pertama, pendekatan “rasionalitas instrumental”. Motif kalkulatif. Siapa pihak yang diuntungkan ketika Gibran dilengserkan? Pemilu 2029, elektabilitas PDIP dan Nasdem terancam oleh PSI. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra mahkota Demokrat, adalah pesaing Gibran. Tentu, ketiga partai ini diuntungkan jika Gibran jatuh.
Selain dari parpol, apakah di lingkaran istana tidak ada orang yang berminat menggantikan posisi Gibran jika ia dilengserkan? Ini juga menarik untuk dibaca.
Kedua, pendekatan “rasionalitas nilai”. Ini perlu dilacak dari narasi para akademisi yang menginginkan Indonesia tertib secara hukum. Mereka adalah kelompok idealis yang jauh dari kepentingan pragmatis. Mereka aktif di media, tetapi bukan pemain lapangan yang sibuk kasak-kusuk dan berkolaborasi dengan kepentingan elite politik.
Ketiga, pendekatan “affectual action“. Siapa pihak-pihak yang secara historis punya masalah dengan Jokowi dan keluarganya? Terutama saat Jokowi berkuasa 10 tahun. Juga siapa pihak-pihak yang menjadi pesaing politik keluarga Jokowi? Kekecewaan, juga kemarahan mereka berpotensi menjadi “kekuatan emosional” yang mendorong lahirnya balas dendam, yaitu impeachment.
Keempat, pendekatan “traditional action“. Ini diperankan oleh publik yang ikut gelombang isu. Ke mana arah angin, publik menjadi bagian dari kekuatan massa yang ikut arus mainstream.
Bagaimana dengan pihak di luar empat kelompok di atas? Pertanyaan lebih spesifiknya, kita mulai dari parpol. Kelompok ini punya kekuatan politik di parlemen. Apa untungnya bagi PAN, Golkar, PKB, dan PKS ketika Gibran lengser? Bagi empat partai parlemen ini, adanya impeachment tidak memberikan pengaruh signifikan bagi partainya. Kecuali jika istana menawarkan sejumlah jabatan atau kompensasi lainnya. Dukung impeach, jatah menteri ditambah, misalnya. Kalau tidak ada kompensasi, partai-partai ini tidak punya kepentingan untuk ikut meng-impeach Gibran. Kecuali Golkar dan PAN yang masih harus menunjukkan loyalitasnya ke Prabowo.
Sementara bagi PKB dan PKS, posisinya di koalisi Prabowo tidak signifikan. Ada jatah, tetapi tidak sesuai dengan risiko politik elektoralnya. Jika PKB dan PKS mengambil posisi kritis terhadap pemerintahan Prabowo, maka ruang untuk menaikkan elektabilitasnya akan lebih besar.
Berpikir secara terbalik, bagi PKB dan PKS, jika pemilu dipercepat, justru peluang kedua partai ini akan lebih terbuka. Pertanyaan ini juga bisa diajukan ke PDIP, Demokrat, dan Nasdem: lebih menguntungkan mana Gibran lengser, atau dua-duanya? Inilah yang harus menjadi pertimbangan serius bagi kubu Prabowo.
Secara kalkulatif, ada sejumlah partai politik, juga pihak di luar partai yang mendapatkan keuntungan jika pemilu dipercepat.
Prabowo perlu menghitung dengan cermat bola liar ini. Ketika impeachment kepada Gibran dibuka, maka bola liar bisa juga digiring untuk menyasar Prabowo. Jokowi bisa menjadi faktor konsolidasi bagi semua musuh Prabowo. Perlawanan Jokowi dipastikan akan sangat masif dan “at all cost“.
Dari sisi isu, adanya Jokowi dan Gibran sesungguhnya menguntungkan bagi Prabowo. Konsentrasi publik selama ini menyasar ke isu-isu yang berkaitan dengan Jokowi dan Gibran. Ini sekaligus berfungsi efektif untuk pengalihan isu dan menutupi kelemahan istana.
Berbagai isu terkait program pemerintah yang selama ini banjir kritik, elektabilitas Prabowo yang terus merosot, dan narasi Prabowo yang sering kali blunder tertutup oleh isu ijazah Jokowi dan Gibran.
Ketika Gibran lengser, maka kemungkinan akan ada dua konsekuensi. Pertama, isu publik akan terkonsentrasi kembali ke istana. Terutama berkaitan dengan kelemahan dan kekurangan istana. Ini akan sangat merepotkan. Kedua, dengan lengsernya Gibran, maka empati publik ke Jokowi boleh jadi berangsur akan naik kembali. Dan ini bisa menjadi faktor penambah energi bagi Jokowi untuk memasifkan perlawanan.
Proses impeachment Gibran, jika ini dilakukan, tentu butuh waktu panjang. Lama dan berlarut-larut dengan semua dinamika politiknya. Ini punya konsekuensi bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi. Potensi rontoknya ekonomi sebagai dampak langsung dari situasi politik yang tidak kondusif bisa menjadi hantaman balik terhadap pemerintahan Prabowo sendiri.
