HARIANEXPRESS – Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Yang harus kita pikirkan bukan hanya mengapa ia mundur, tetapi mengapa negara bisa sampai berada pada titik ini. Indonesia kembali menghadapi peristiwa politik yang tidak biasa. Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR. Dalam suratnya ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan, namun, tidak ada alasan spesifik yang dicantumkan.
Pada saat yang hampir bersamaan, DPR sebenarnya telah bergerak menuju proses Hak Menyatakan Pendapat dengan sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi mendukung usulan tersebut. Agenda yang semula akan
membahas proses politik terhadap Gibran akhirnya batal setelah surat pengunduran diri itu diserahkan.
Di sinilah persoalannya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar pergantian seorang pejabat. Sebab negara tidak boleh bekerja seperti perusahaan yang direktur utamanya dapat mengundurkan diri ketika tekanan
meningkat.
Jabatan Wakil Presiden adalah mandat konstitusional, ia bukan posisi personal bukan pula jabatan keluarga. Ketika pemegangnya mundur di tengah kontroversi mengenai kelayakan pencalonan dan tekanan politik, publik
berhak memperoleh penjelasan yang terang. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa keputusan politik tidak meninggalkan ruang gelap yang kemudian dipenuhi spekulasi.
Pengunduran diri tentu merupakan hak, tetapi dalam demokrasi hak untuk mundur harus berjalan bersama kewajiban untuk menjelaskan kepada publik apalagi polemik yang mengiringinya bukan persoalan kecil. Ada perdebatan mengenai dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan yang telah menyeret institusi-institusi negara ke dalam pusaran kontroversi. Tekanan politik di DPR pun menguat sebelum pengunduran diri terjadi.
Yang lebih penting, jangan sampai publik kembali diajak melihat persoalan ini hanya sebagai pertarungan antara pendukung dan pembenci Gibran. Masalah sebenarnya adalah kualitas sistem yang kita bangun. Jika seorang calon pejabat publik dapat berada dalam posisi strategis sementara kelayakan administratif dan legalitas pencalonannya terus diperdebatkan, maka yang harus diperiksa bukan hanya orangnya. Bagaimana proses verifikasi bekerja?
Bagaimana lembaga negara memastikan persyaratan calon? Mengapa persoalan mendasar baru menjadi ledakan politik setelah seseorang menduduki jabatan?
Inilah saatnya negara melakukan introspeksi. MPR memang memiliki mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Presiden akan mengajukan dua calon, sementara MPR memiliki batas
waktu untuk memilih pengganti, namun jangan berhenti pada prosedur.
Indonesia membutuhkan proses yang transparan, terbuka, dan dapat diawasi publik. Calon pengganti Wakil Presiden harus diuji bukan karena kedekatan politik, keluarga, partai, atau kepentingan koalisi, melainkan karena
kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kepatuhannya terhadap konstitusi.
Peristiwa ini juga seharusnya menjadi alarm bagi kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu nyaman dengan loyalitas politik akan mudah lupa bahwa legitimasi tidak hanya lahir dari kemenangan pemilu. Legitimasi juga dibangun dari
kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
Mundur bukan akhir masalah. Justru setelah pengunduran diri Gibran, ujian sesungguhnya bagi negara baru dimulai. Indonesia harus membuktikan bahwa institusi lebih kuat daripada individu, konstitusi lebih tinggi daripada kepentingan politik, dan negara tidak boleh bergantung pada satu keluarga, satu kelompok, atau satu koalisi. Sebab yang dipertaruhkan bukan kursi Wakil Presiden, tetapi kepercayaan rakyat bahwa negara ini masih bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar untuk menyelesaikan persoalan elite.
