HARIANEXPRESS – Dua hari aksi mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 28 dan 29 Oktober 2026, semestinya tidak dipandang sekadar sebagai keramaian di jalan raya yang akan selesai ketika massa membubarkan diri. Di balik poster, orasi, dan tuntutan yang disampaikan, ada persoalan yang lebih mendasar, sejauh mana suara masyarakat benar-benar masuk ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintah?
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Pernyataan ini tentu menjadi langkah awal yang patut dicatat. Namun, dalam kehidupan demokrasi, persoalannya bukan terletak pada seberapa cepat pejabat memberikan tanggapan, melainkan seberapa jelas tindak lanjut itu diwujudkan. Sebab, masyarakat sudah terlalu sering mendengar janji perbaikan, sementara perubahan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu datang secepat pernyataannya.
Demonstrasi mahasiswa bukanlah hal yang otomatis menunjukkan kegagalan pemerintah. Aksi menyampaikan pendapat justru merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, ketika mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan, pemerintah perlu menjadikan momentum itu sebagai kesempatan untuk memeriksa kembali kebijakan, membuka ruang dialog, dan menjelaskan apa yang bisa segera diperbaiki.
Yang perlu dihindari adalah siklus yang berulang, mahasiswa berunjuk rasa, pemerintah menerima aspirasi, pernyataan resmi disampaikan, lalu perhatian publik beralih ke isu lain. Beberapa waktu kemudian, persoalan serupa kembali muncul tanpa penjelasan memadai mengenai apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum diselesaikan.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada kesediaan mendengar. Demokrasi juga menuntut kesediaan untuk menjelaskan, mengoreksi, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Lima kelompok tuntutan yang disuarakan mahasiswa pada 28 Oktober mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan, penggunaan anggaran negara, biaya pendidikan dan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, serta kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Sehari kemudian, mahasiswa Universitas Trisakti melanjutkan aksi dengan tuntutan pemulihan ekonomi, ekologi, pendidikan, politik, dan kesehatan, serta penegakan supremasi sipil.
Perlu dicatat, aksi 28 Oktober berlangsung di Bundaran HI, sedangkan aksi mahasiswa Trisakti pada 29 Oktober berlangsung di sekitar Patung Kuda, dekat kawasan Istana Negara. Meski lokasi berbeda, kedua aksi memperlihatkan perhatian mahasiswa terhadap persoalan yang melampaui kepentingan kampus.
Pemerintah sendiri telah memberikan respons. Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan bahwa berbagai aspirasi tersebut menjadi perhatian, sekaligus mengakui bahwa capaian yang sudah diraih belum berarti seluruh persoalan selesai. Pemerintah juga memaparkan langkah di bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, hukum, HAM, dan demokrasi. Respons itu perlu ditindaklanjuti dengan ukuran keberhasilan yang bisa diperiksa publik.
Dalam persoalan karhutla, misalnya, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan laporan tentang pengerahan petugas atau penindakan hukum. Mereka perlu mengetahui bagaimana keselamatan warga dan petugas dijamin, bagaimana dampak asap ditangani, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, dan bagaimana kebakaran serupa dicegah agar tidak terus berulang.
Dalam bidang ekonomi dan pendidikan, ukuran keberhasilan juga tidak boleh berhenti pada besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan. Apakah lapangan kerja berkualitas semakin mudah diakses? Apakah biaya pendidikan semakin terjangkau? Apakah keluarga berpenghasilan rendah benar-benar merasakan manfaat kebijakan pemerintah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kebijakan publik pada akhirnya dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya dari tujuan yang tertulis dalam dokumen resmi. Begitu pula dalam persoalan demokrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kritik dapat disampaikan tanpa intimidasi, ruang sipil tetap terbuka, dan aparat menjalankan tugas secara profesional. Mahasiswa boleh mengkritik pemerintah, sementara pemerintah berhak menjelaskan kebijakannya. Namun, penjelasan itu harus terbuka terhadap pengujian, data, dan evaluasi. Agar aspirasi mahasiswa tidak menguap setelah demonstrasi berakhir, pemerintah perlu menempuh langkah yang lebih terukur.
Pertama, menyusun daftar tuntutan beserta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab menanganinya. Setiap persoalan harus memiliki penanggung jawab yang jelas, bukan sekadar menjadi urusan bersama tanpa kepastian siapa yang bertindak.
Kedua, mengumumkan tahapan dan tenggat waktu tindak lanjut. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam hitungan hari, tetapi pemerintah dapat membedakan tindakan darurat, perbaikan jangka menengah, dan reformasi struktural yang membutuhkan waktu lebih panjang.
Ketiga, membuka ruang dialog lanjutan dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat terdampak. Dialog tidak seharusnya hanya menjadi agenda seremonial, melainkan forum untuk menguji kebijakan, membahas alternatif solusi, dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara berkala.
Keempat, melaporkan kemajuan secara terbuka, termasuk hambatan dan target yang belum tercapai. Akuntabilitas bukan berarti pemerintah harus selalu mengumumkan keberhasilan, melainkan juga bersedia menjelaskan ketika kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.
Mahasiswa pun memiliki peran untuk mengawal proses tersebut. Setelah demonstrasi, organisasi mahasiswa dapat menyusun catatan tuntutan, memantau respons pemerintah, menguji data yang dipublikasikan, dan mengajak masyarakat mengawasi pelaksanaannya. Dengan begitu, gerakan mahasiswa tidak berhenti pada momentum turun ke jalan, tetapi berlanjut menjadi partisipasi publik yang konsisten.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah demonstrasi berhasil membuat pemerintah memberikan pernyataan. Yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dua hari aksi mahasiswa seharusnya menjadi awal dari proses evaluasi yang terbuka, bukan penanda berakhirnya perhatian terhadap tuntutan publik. Sebab, persoalan karhutla tidak selesai ketika massa membubarkan diri. Biaya pendidikan tidak otomatis turun setelah dialog berlangsung. Lapangan kerja tidak tercipta hanya karena tuntutan telah diterima, dan demokrasi tidak menjadi lebih kuat hanya karena pemerintah menyatakan menghormati kebebasan berpendapat.
Demonstrasi boleh berakhir, tetapi tanggung jawab pemerintah tidak ikut selesai. Ukuran keberhasilan demokrasi bukan seberapa cepat jalanan kembali lengang, melainkan seberapa nyata aspirasi masyarakat mengubah kebijakan dan memperbaiki kehidupan mereka.
