Ipnu Subroto Editor
Pada 28 Oktober 2026, majalah Newsweek menerbitkan peta yang mencatat setidaknya 33 negara yang memiliki panduan bagi warganya untuk menyiapkan persediaan darurat di rumah (Newsweek, 2026).
Daftarnya bukan hanya negara-negara kecil. Di Eropa, terdapat Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Polandia. Di Amerika Utara, ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di Asia, tercantum Jepang, Taiwan, Israel, India, Filipina, dan Singapura. Ada pula Australia dan Selandia Baru.
Namun, perlu dipahami bahwa angka 33 tersebut bukan berarti 33 pemerintah mengeluarkan peringatan secara bersamaan. Angka itu merupakan hasil pemetaan berbagai panduan kesiapsiagaan yang diterbitkan pada waktu berbeda, dengan latar belakang ancaman dan rekomendasi yang beragam.
Persiapan yang dianjurkan pun bukan berupa persediaan untuk menghadapi perang selama berbulan-bulan. Sebagian besar justru meminta warga mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri selama 72 jam atau tiga hari.
Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, Meksiko, dan Belanda menganjurkan persediaan untuk 72 jam. Swedia dan Norwegia merekomendasikan persediaan sekitar satu minggu, sedangkan Jerman menyarankan hingga 10 hari.
Isinya relatif sederhana: air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, radio bertenaga baterai, pengisi daya portabel (power bank), uang tunai, dan salinan dokumen penting.
Ini bukan perintah evakuasi. Ini bukan mobilisasi militer. Ini adalah imbauan kesiapsiagaan sipil.
Lalu, mengapa imbauan tersebut muncul secara bersamaan dalam pemberitaan dan menimbulkan rasa penasaran?
Sebab, media menghimpun berbagai panduan kesiapsiagaan yang sebenarnya telah diterbitkan selama bertahun-tahun, kemudian menyajikannya dalam satu peta global.
Swedia, misalnya, telah menerbitkan panduan If Crisis or War Comes dalam berbagai edisi sejak Perang Dunia II. Edisi terbarunya didistribusikan kepada sekitar 5,2 juta rumah tangga pada November 2024 (Swedish Civil Contingencies Agency, 2024). Jepang juga telah lama menganjurkan rumah tangga untuk menyimpan persediaan air dan makanan setidaknya selama tiga hari sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi gempa dan bencana lainnya (Cabinet Office of Japan, 2026). Sementara itu, perkembangan terbaru pada Oktober 2026 adalah peluncuran kampanye Be Ready oleh Pemerintah Inggris pada 22 Oktober 2026 (UK Government, 2026).
Dengan demikian, 33 negara tersebut tidak sedang mengumumkan bahwa perang akan pecah besok pagi. Ada pesan yang lebih mendasar: era ketika masyarakat menganggap rasa aman dan stabilitas akan selalu terjamin tampaknya mulai berakhir.
Ada tiga perubahan besar yang menjelaskan situasi ini.
Pertama, perang kembali ke Eropa.
Perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Pada 26 Maret 2025, Komisi Eropa meluncurkan Preparedness Union Strategy, sebuah strategi untuk memperkuat kesiapsiagaan Uni Eropa menghadapi berbagai ancaman dan krisis. Salah satu rekomendasinya adalah mendorong masyarakat memiliki persediaan kebutuhan pokok yang cukup untuk bertahan setidaknya selama 72 jam (European Commission, 2025).
Artinya, kesiapsiagaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai urusan militer atau pemerintah. Kesiapsiagaan telah menjadi bagian dari tanggung jawab setiap keluarga.
Kedua, Asia Timur menjadi salah satu titik paling rentan dalam geopolitik dunia.
Taiwan menganjurkan rumah tangga menyiapkan persediaan kebutuhan pokok setidaknya untuk tujuh hari. Imbauan ini tidak hanya berkaitan dengan ancaman gempa bumi dan bencana alam, tetapi juga berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Taiwan.
Taiwan merupakan salah satu pusat strategis industri semikonduktor dunia. Menurut U.S. International Trade Administration, Taiwan menguasai lebih dari 90 persen manufaktur cip paling mutakhir (leading-edge chips) dunia (U.S. International Trade Administration, 2025).
Jika konflik pecah di kawasan tersebut, dampaknya tidak hanya berupa konfrontasi militer. Gangguan terhadap industri semikonduktor Taiwan berpotensi mengguncang rantai pasok teknologi dunia, menghambat produksi berbagai industri, dan memicu dampak ekonomi global yang luas.
Ketiga, ancaman semakin kompleks dan tidak selalu terlihat.
Serangan siber berpotensi mengganggu layanan listrik, air, perbankan, dan internet dalam waktu singkat. Cuaca ekstrem, bencana alam, serta gangguan rantai pasok juga dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat tanpa harus didahului oleh konflik bersenjata.
Pada 30 September 2026, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengumumkan inisiatif FORTRESS (Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability). Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangkalan militer Amerika Serikat, terutama dalam penyediaan energi, sehingga fasilitas militer tetap dapat beroperasi ketika jaringan listrik sipil terganggu.
Sejumlah pemberitaan juga menyebut adanya target kemandirian hingga 90 hari bagi pangkalan militer dalam menghadapi gangguan pasokan listrik, air, bahan bakar, dan komunikasi. Namun, angka 90 hari tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati karena belum dikonfirmasi secara resmi oleh Pentagon (Newsweek, 2026).
Terlepas dari perbedaan kebutuhan dan skala persiapannya, arah kebijakan tersebut memperlihatkan satu hal: ketahanan infrastruktur dan kemampuan bertahan ketika pasokan terganggu semakin menjadi bagian penting dari strategi keamanan nasional.
Perubahan besar ini tidak berarti dunia hanya menghadapi dua pilihan: perdamaian total atau Perang Dunia III.
Ada kemungkinan ketiga yang justru lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: ketidakpastian permanen.
Dunia pasca-Perang Dingin pernah digambarkan oleh Charles Krauthammer sebagai unipolar moment, yakni momen ketika Amerika Serikat berada dalam posisi dominan dalam sistem internasional (Krauthammer, 1990). Namun, dominasi tersebut bukan berarti perang antarnegara besar mustahil terjadi. Konfigurasi kekuatan global terus berubah, sementara persaingan geopolitik semakin kompleks.
Saat ini, kita memasuki era ketika perang tidak harus berupa Perang Dunia III untuk mengganggu kehidupan manusia. Gangguan serius pada kabel komunikasi bawah laut, blokade jalur perdagangan strategis, atau serangan siber terhadap infrastruktur penting dapat melumpuhkan sebagian aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Inilah salah satu alasan di balik anjuran kesiapsiagaan 72 jam. Pada fase awal krisis, layanan darurat perlu memprioritaskan wilayah yang paling parah terdampak dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan pertolongan. Apabila sebagian rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri untuk sementara waktu, petugas penyelamat dapat memusatkan sumber daya pada mereka yang membutuhkan bantuan segera.
Ini bukan paranoia. Ini adalah realisme baru.
Dalam perspektif realisme hubungan internasional, sistem internasional bersifat anarkis. Artinya, tidak ada otoritas tertinggi di atas negara yang dapat menjamin keamanan seluruh negara. Karena itu, setiap negara dituntut membangun kapasitas dan ketahanannya sendiri (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001).
Lalu, apa artinya bagi Indonesia?
Indonesia memang tidak masuk dalam daftar 33 negara yang dipetakan Newsweek. Namun, itu bukan berarti kita lebih aman.
Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, erupsi gunung api, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor untuk sejumlah komoditas strategis, baik pangan maupun energi.
Jika Selat Taiwan, Selat Hormuz, atau Laut Cina Selatan mengalami gangguan serius, jalur perdagangan dan pasokan energi global dapat ikut terdampak. Konsekuensinya bagi Indonesia bisa berupa kenaikan biaya logistik, harga energi, maupun harga sejumlah komoditas pangan. Kita tidak harus terlibat dalam peperangan untuk merasakan dampaknya.
Pertanyaannya bukan semata-mata, “Apakah perang akan terjadi?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apakah keluarga kita mampu bertahan selama 72 jam jika besok listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi terganggu?”
Jika jawabannya belum, berarti masih banyak yang perlu kita persiapkan.
Kesiapsiagaan bukan tentang ketakutan. Kesiapsiagaan adalah tentang tanggung jawab. Dalam Islam, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar sebelum bertawakal. Sebagaimana hadis yang sering dikutip, “Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah.” (HR. at-Tirmidzi).
Mengikat unta pada era modern berarti menyiapkan persediaan kebutuhan dasar untuk setidaknya 72 jam, menyediakan tas siaga untuk keperluan evakuasi, menyusun rencana komunikasi keluarga apabila telepon seluler tidak berfungsi, membangun ketahanan komunitas di lingkungan RT, RW, masjid, sekolah, dan kampus, serta meningkatkan literasi informasi agar tidak mudah termakan hoaks.
Dunia tidak membutuhkan warga yang panik. Dunia membutuhkan warga yang siap.
Masih ada waktu untuk bersiap. Pertanyaannya, apakah kita akan memanfaatkannya atau membiarkannya berlalu hingga semuanya terlambat?












