HARIANEXPRESS – Akhirnya, setelah menunggu 18 tahun Indonesia memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam
rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi karena orientasi penegakan hukum tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan.
Ini kabar baik tetapi jangan buru-buru berpesta, sebab sebuah undang-undang tidak menjadi hebat hanya karena disahkan dengan ketukan palu. Ia baru benar-benar berarti ketika mampu bekerja di lapangan tanpa menimbulkan masalah baru.
UU ini memberikan kewenangan yang jauh lebih kuat kepada negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Bahkan dalam kondisi tertentu, perampasan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menunggu
putusan pidana terhadap pelaku. Ketentuan tersebut antara lain berlaku ketika pelaku meninggal, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau keberadaannya tidak diketahui.
Di sinilah alarm kewaspadaan perlu dinyalakan. Semakin besar kewenangan negara, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan kewenangan itu diawasi. Jangan sampai semangat mengejar harta koruptor justru membuka ruang bagi kesalahan prosedur, salah sasaran, konflik kepentingan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah ke mana aset itu pergi setelah disita? Siapa yang mengelolanya? Berapa nilainya? Berapa yang dikembalikan kepada negara atau korban? Dan siapa yang memastikan seluruh
proses tersebut berlangsung transparan?
UU ini sebenarnya telah membuka ruang untuk menjawab persoalan tersebut. Pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden, sementara pengawasan dilakukan oleh badan independen yang beranggotakan lima orang dan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Aset tertentu yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai juga dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penetapan hakim.
Kita membutuhkan sistem digital yang memungkinkan publik melacak aset yang telah dirampas, status hukumnya, nilai ekonominya, proses pengelolaannya, hingga hasil akhirnya. Tidak harus seluruh detail perkara
dibuka ke publik, tetapi prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi. Lebih penting lagi, jangan sampai aset yang dirampas negara hanya berpindah tangan dari penjahat kepada birokrasi tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengesahan UU Perampasan Aset adalah kemenangan penting dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi. Tetapi kemenangan itu belum selesai justru sekarang masyarakat harus lebih kritis sebab kita tidak
membutuhkan negara yang hanya pandai menyita. Kita membutuhkan negara yang mampu membuktikan bahwa setiap aset yang dirampas benar-benar kembali menjadi hak publik, setiap kewenangan dapat diawasi, dan setiap aparat yang menyalahgunakan kewenangan juga dapat dihukum.
Setelah 18 tahun menunggu undang-undangnya, jangan sampai Indonesia kembali menunggu terlalu lama untuk melihat hasilnya. Palu sudah diketuk. Sekarang saatnya negara membuktikan bahwa hukum bukan hanya mampu
mengambil kembali kekayaan, tetapi juga mampu mengembalikannya kepada mereka
yang berhak.












