 |
| HARIANEXPRESS.COM/IMNU.BIZ.ID |
Nama Redaksi
Tim Redaksi
HARIANEXPRESS.COM – Pimpinan DPR Usulkan Penambahan Bansos Rp 16,23 Triliun: 10 Kg Beras dan 2 Liter Minyak Goreng.
Pimpinan DPR mengusulkan tambahan paket bansos senilai Rp 16,23 triliun dengan isi 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin.
Pimpinan DPR RI mengusulkan penambahan paket bantuan sosial (bansos) senilai Rp 16,23 triliun yang berisi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Usulan ini lahir dari keinginan untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa sebelumnya paket bansos hanya berisi 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng. Namun, dalam konsultasi pimpinan Banggar dengan pimpinan DPR, muncul permintaan agar minyak goreng ditambah menjadi 2 liter per bulan agar manfaat bansos lebih terasa bagi keluarga penerima manfaat.
“Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kilogram beras saja, tidak cukup 10 kilogram beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” ujar Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik usulan ini dan menyanggupi penambahan paket bansos tersebut dalam pembahasan RAPBN 2026. Program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng ini akan mulai disalurkan kepada sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada periode Oktober hingga November 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, turut memastikan bahwa kualitas beras dan minyak goreng yang disalurkan akan baik dan layak konsumsi. Pemerintah memantapkan komitmen ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di tengah berbagai gejolak harga kebutuhan pokok.
Dengan adanya penambahan ini, jangan heran jika bansos kali ini dirasakan sebagai oase di tengah kemarau ekonomi bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Peningkatan bantuan ini bukan sekadar angka, melainkan harapan agar masyarakat bisa lebih terbantu menghadapi naiknya biaya hidup sehari-hari.
Bantuan sosial ini menjadi bukti nyata sinergi antara DPR dan pemerintah dalam merajut harapan rakyat yang kian berat langkahnya. Jadi, bukan saja sekadar janji di meja perundingan, tetapi langkah konkret yang mengalir langsung ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
