Nama Redaksi
Tim Redaksi
JAKARTA, HARIANEXPRESS.COM – Prabowo Subianto Komitmen Lawan Penyimpangan Sistemik untuk Selamatkan Triliunan Rupiah. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen melawan penyimpangan sistemik yang menggerogoti kekayaan nasional. Langkah penutupan tambang ilegal di Bangka Belitung diperkirakan bisa selamatkan Rp45 triliun.
Prabowo Subianto Komitmen Lawan Penyimpangan Sistemik untuk Selamatkan Triliunan Rupiah
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menutup kebocoran penerimaan negara dan melawan penyimpangan sistemik yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional. Hal tersebut disampaikan saat berbicara di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS di Jakarta, Senin.
Menurut Kepala Negara, kekayaan nasional yang bocor akibat kelengahan kaum elit di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Prabowo mengajak semua pihak, termasuk partai politik seperti PKS, untuk bersama-sama memerangi masalah ini.
“Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini,” ujarnya.
Salah satu contoh penyimpangan sistemik yang disoroti Prabowo adalah praktik pertambangan ilegal di tanah air yang ia sebut sebagai “perampokan sistemik”. Kondisi ini telah berlangsung lama akibat kelengahan para elite.
Ia mencontohkan kondisi di Bangka Belitung yang selama ini menjadi pusat tambang timah dunia. Di wilayah tersebut ditemukan sekitar 1.000 tambang ilegal yang menyebabkan kekayaan alam Indonesia terus terkeruk tanpa kontrol.
Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sejak 1 September dirinya telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup seluruh jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung, termasuk melalui kapal dan feri.
Langkah tegas ini diperkirakan mampu menyelamatkan penerimaan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025, dan meningkat menjadi Rp45 triliun pada tahun berikutnya.
Prabowo juga menyoroti nilai tinggi limbah pertambangan yang ternyata mengandung mineral tanah jarang (rare earth). Karena itu, ia meminta Bea Cukai merekrut ahli kimia untuk memastikan pengawasan lebih ketat terhadap potensi kekayaan tersebut.
Presiden menegaskan bahwa praktik serupa juga terjadi di sektor nikel, batu bara, dan bauksit yang dipenuhi aktivitas tambang ilegal. Perlawanan terhadap penyimpangan ini, menurutnya, merupakan perintah konstitusi agar seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kekuatan besar yang berupaya menggagalkan agenda pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Kelompok tersebut, menurutnya, selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang timpang dan tidak menghendaki Indonesia menjadi negara makmur.
“Mereka ingin kekayaan besar hanya dinikmati segelintir orang,” katanya.
