Endro Wibowo
Tim Redaksi
 |
| HARIANEXPRESS.com/NUR WIDI UTAMI |
SEOUL, HARIANEXPRESS.com – Google akhirnya mematuhi permintaan Pemerintah Korea Selatan untuk mengaburkan citra satelit sensitif di layanan pemetaannya. Langkah ini dinilai sebagai titik balik setelah cekcok selama hampir dua dekade yang membatasi kinerja Google Maps di negeri ginseng.
“Kami telah mengonfirmasi komitmen kami dengan pemerintah untuk mengaburkan citra satelit sebagaimana diwajibkan dan kami akan menjajaki kemungkinan untuk memperoleh citra dari pihak ketiga Korea yang disetujui jika diperlukan,” kata Wakil Presiden Google, Cris Turner, kepada wartawan, Selasa (9/9/2025), dikutip dari AFP.
Kebijakan baru ini membuka peluang bagi raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut untuk memperluas kehadirannya di pasar navigasi digital Korea Selatan, yang selama ini dikuasai oleh pemain lokal seperti Naver dan Kakao.
Selama hampir 20 tahun, otoritas Korea Selatan menolak permohonan Google untuk menyimpan data peta inti di luar negeri. Ketentuan hukum mewajibkan semua data geospasial disimpan secara lokal, dengan alasan keamanan nasional. Akibatnya, Google Maps tak dapat memberikan layanan navigasi penuh di Korea Selatan, berbeda dengan sebagian besar negara lainnya.
Kondisi ini membuat Korea Selatan menjadi salah satu dari sedikit negara, selain Rusia dan China, yang membatasi secara menyeluruh pemanfaatan Google Maps. Pasar pemetaan digital pun tetap didominasi oleh aplikasi lokal yang populer, tetapi menyulitkan wisatawan asing yang lebih terbiasa dengan Google Maps.
Cris Turner menegaskan, Google akan mengalokasikan sumber daya besar untuk menyesuaikan diri dengan standar keamanan nasional yang ditetapkan Pemerintah Korea Selatan.
“Kami akan menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk menghapus koordinat fasilitas keamanan dari petanya,” ujarnya.
Isu pembatasan Google Maps tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga masuk ke meja perundingan dagang antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam salah satu pembicaraan, Seoul bahkan menekan agar ada pelonggaran tarif dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai imbal balik.
Kantor Kepresidenan Korea Selatan menegaskan, data peta presisi tinggi menjadi salah satu topik paling intens dibahas oleh Menteri Perdagangan dengan mitranya dari Washington. Namun, pihak istana menolak memberi kelonggaran tambahan di bidang tersebut.
Sementara itu, sumber industri mengatakan kepada AFP bahwa dialog perdagangan masih berlangsung. Kemungkinan ekspor data peta dengan presisi tinggi tetap menjadi salah satu agenda utama dalam pembicaraan bilateral itu.
Dengan kesepakatan ini, jalan Google untuk bersaing di pasar pemetaan digital Korea Selatan mulai terbuka. Namun, tantangan tetap besar: menjaga kepercayaan pemerintah, memenuhi regulasi keamanan, sekaligus merebut pangsa pasar dari pemain lokal yang telah lama mendominasi.
