HARIAEXPRESS, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat tinggi Kementerian Keuangan karena menyampaikan data restitusi pajak yang tidak akurat (4/5/2026).
Realisasi restitusi mencapai Rp361,15 triliun pada 2025, naik tajam, termasuk Rp25 triliun neto ke industri batu bara.
Purbaya juga memerintahkan audit BPKP untuk periode 2016-2025. Langkah tegas ini menjadi sorotan publik karena jarang terjadi di birokrasi Indonesia.
Purbaya mengungkapkan masalah ini secara terbuka dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Purbaya menjelaskan kronologi kejadian. Tahun lalu, ia bertanya langsung kepada jajarannya tentang potensi restitusi pajak yang akan keluar.
Jawaban staf menyebut nilainya sedikit. Namun, realisasi akhir tahun justru membengkak menjadi Rp361,15 triliun atau naik 35,9 persen dari tahun sebelumnya.
“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi. Hari ini dua akan saya copot,” tegas Purbaya.
Ia menyoroti khusus sektor batu bara. Negara harus membayar tambahan Rp25 triliun untuk restitusi PPN di industri tersebut.
“PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya,” ungkapnya.
Apa Itu Restitusi Pajak?
Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara.
Mekanisme ini sah dan diperlukan untuk keadilan fiskal, terutama bagi eksportir yang membayar PPN masukan lebih tinggi daripada keluaran.
Namun, proses ini rawan penyalahgunaan jika pengawasan lemah.
Wajib pajak mengajukan klaim lebih bayar, dan Ditjen Pajak melakukan verifikasi sebelum mencairkan dana dari kas negara.
Purbaya menilai ada ketidakakuratan data yang disampaikan kepada dirinya sebagai menteri.
Hal ini memengaruhi pengambilan kebijakan fiskal secara keseluruhan.
Langkah-langkah yang Diambil Purbaya
Purbaya mengambil tiga langkah utama secara bersamaan:
- Investigasi Internal: Memeriksa lima pejabat tertinggi yang berwenang mengeluarkan restitusi. Dua di antaranya langsung dicopot pada 4 Mei 2026. Tiga lainnya masih dalam proses.
- Audit Eksternal BPKP: Meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh restitusi pajak periode 2016 hingga 2025.
- Pengetatan Aturan: Menerbitkan PMK Nomor 28 Tahun 2026 yang memperketat proses restitusi PPN dipercepat, menurunkan batas dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar.
Purbaya menekankan pesan tegas: “Jangan jor-joran.” Ia ingin memastikan tidak ada kebocoran lebih lanjut dan data yang disampaikan kepada pimpinan selalu akurat.
Keputusan ini muncul di tengah tekanan APBN. Subsidi energi jebol hingga ratusan persen dari target, rupiah melemah, dan penerimaan pajak menghadapi tantangan ekonomi yang melambat.
Kebocoran Rp25 triliun di satu sektor saja setara dengan anggaran signifikan untuk infrastruktur atau pendidikan.
Industri batu bara menjadi sorotan karena perubahan regulasi yang membuat mereka berstatus barang kena pajak, sehingga memicu lonjakan klaim restitusi PPN.
Langkah Purbaya mendapat apresiasi karena menunjukkan keberanian mengakui dan membenahi masalah internal.
Namun, banyak pihak mempertanyakan seberapa luas masalah serupa terjadi di kementerian lain dengan pengawasan lebih longgar.
Agency problem dalam birokrasi — di mana bawahan memiliki insentif menyembunyikan atau memanipulasi informasi — menjadi sorotan.
Purbaya sendiri mengakui Kemenkeu memiliki sistem pengawasan relatif kuat dibandingkan kementerian lain.
Audit BPKP yang mencakup satu dekade diharapkan mengungkap akar masalah dan mencegah kebocoran sistemik di masa depan.
Sementara itu, proses restitusi yang bermasalah dihentikan sementara.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur negara.
Transparansi data dan akuntabilitas bukan sekadar prosedur, melainkan fondasi pengelolaan keuangan publik yang sehat.
Purbaya menegaskan komitmennya memperbaiki manajemen restitusi agar lebih tertib, akurat, dan tidak merugikan negara.
Publik kini menanti hasil audit BPKP dan tindak lanjut konkret terhadap temuan.
Catatan Sumber:
Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan verifikasi fakta per 5 Mei 2026.
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20260504145747-4-732047/purbaya-copot-2-pejabat-tinggi-kemenkeu-akibat-restitusi-bocor-rp25-t
- https://www.tempo.co/ekonomi/purbaya-copot-dua-pejabat-tinggi-ihwal-restitusi-pajak-2133539
- https://money.kompas.com/read/2026/05/04/170008926/imbas-masalah-restitusi-bocor-25-t-purbaya-bakal-copot-dua-pejabat-kemenkeu
- https://investortrust.id/macro/102222/menteri-keuangan-pecat-2-pejabat-yang-urus-restitusi-pajak
