M Ridwan habibie A Penulis | Redaksi Harian Express Editor
HARIANEXPRESS, JAKARTA- Pemerintah menyiapkan bantuan sosial tunai Rp5,4 juta per orang dengan basis data digital, Selasa (9/6/2026).
Langkah ini diambil dalam rangka memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial sehingga lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat. Kebijakan tersebut meliputi transformasi dari bantuan berbentuk barang menjadi cash transfer.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat integrasi data penerima melalui sistem digital guna mengurangi kesalahan pendataan dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kami kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer ada Rp5,4 juta per orang,” ujar Luhut usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Menurut Luhut, perubahan skema penyaluran ini akan didukung sistem digital yang terintegrasi sehingga bantuan sosial dapat diberikan secara lebih transparan dan efisien. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Sistem data tunggal digital ini turut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memverifikasi dan mengelompokkan penerima manfaat secara akurat berdasarkan profil yang terdaftar. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Luhut menambahkan bahwa digitalisasi ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan lain seperti pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Integrasi data dinilai mampu memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Penerapan sistem digital tersebut ditargetkan dapat mulai dilaksanakan secara lebih luas pada akhir tahun 2026, setelah melalui tahap pengembangan dan uji coba. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Direktur program bantuan sosial dari sebuah lembaga independen menyebut bahwa perubahan skema ini memiliki potensi untuk meningkatkan keterjangkauan program terhadap kelompok paling membutuhkan. “Dengan pendekatan data yang kuat, potensi bantuan tersalurkan tidak tepat sasaran bisa diminimalkan,” katanya saat dihubungi.
Para penerima manfaat diharapkan merasa lebih mudah menerima bantuan tunai langsung ke rekening mereka tanpa harus melalui mekanisme distribusi barang yang sebelumnya kerap memakan waktu dan biaya logistik tambahan. Pengguna layanan publik juga akan mendapatkan informasi lebih transparan terkait alokasi bantuan.
Pengalihan skema bantuan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk memodernisasi tata kelola data publik serta menyediakan layanan yang lebih cepat dan akurat bagi masyarakat luas. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Sekretaris Kementerian Sosial menyatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat terkait cara pendaftaran, kriteria penerima, dan mekanisme pencairan bantuan sosial tunai agar tidak menimbulkan kebingungan. “Kita ingin semua penerima yang berhak benar-benar mendapatkan manfaatnya,” katanya.
Luhut menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bansos merupakan langkah strategis dalam reformasi layanan publik nasional. “Kita memperkuat sistem melalui teknologi agar program ini berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujarnya. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
Masyarakat juga diimbau untuk selalu memperbarui data kependudukan mereka agar masuk dalam daftar penerima bantuan, sekaligus membantu pemerintah memastikan bahwa alokasi bantuan diterima oleh yang berhak.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap bahwa bantuan sosial tunai dapat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu sekaligus menciptakan sistem bantuan yang lebih transparan dan akuntabel.
