HARIANEXPRESS, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN valid, dan perubahan desil tidak otomatis mencoret penerima bantuan sosial. Minggu (6/9/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa data BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada masalah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data nasional yang kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS kini menjadi pengelola tunggal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah membantu proses pemutakhiran data yang sifatnya sangat dinamis.
Proses pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus karena data sangat dinamis.
“Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (05/09/2026).
Jika ditemukan lonjakan atau perubahan pemeringkatan desil, data akan diperbaiki dan dimutakhirkan. Pemeringkatan diharapkan semakin sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Gus Ipul juga meluruskan bahwa temuan desil tinggi saat pemutakhiran tidak langsung mencoret penerima bansos. Penetapan penerima bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan pemutakhiran yang diolah BPS.
“Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya,” jelas Gus Ipul.
Kementerian Sosial telah menyediakan saluran bagi masyarakat untuk memperbaiki data. Saluran tersebut termasuk aplikasi Cek Bansos serta jalur SIKS-NG untuk operator data desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga tengah memperluas digitalisasi perlindungan sosial, yang telah diuji coba di Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 kabupaten/kota. Sistem digital ini memungkinkan masyarakat mengajukan diri atau mengusulkan orang lain untuk bansos, dengan kelayakan diuji menggunakan data lintas instansi pemerintah.
“Nanti masyarakat bisa mengajukan usulan, kemudian sistem yang memberikan jawaban apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum memenuhi syarat, juga dapat diketahui alasannya karena datanya terhubung dengan berbagai instansi pemerintah,” ungkap Gus Ipul.
Integrasi data ini diharapkan mampu menekan kesalahan sasaran bantuan. Hal ini menjadi persoalan yang sering terjadi dalam penyaluran subsidi serta bansos.
Masyarakat diimbau aktif mengawasi dan memperbaiki data, termasuk mengajukan sanggahan bagi keluarga mampu penerima bansos atau mengusulkan warga yang dinilai layak. Gus Ipul mengajak semua pihak berpartisipasi demi akurasi data.
“Pemerintah terbuka seluas-luasnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita ingin masyarakat ikut terlibat karena semakin banyak pihak berpartisipasi, data kita akan semakin akurat,” ucap Gus Ipul.
Kementerian Sosial memastikan akan terus memantau keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Ini sebagai upaya untuk mendalami dan menindaklanjuti setiap informasi.
“Di media sosial ada informasi yang benar, ada yang setengah benar, dan ada juga yang tidak benar. Semuanya kita respons, kita dalami, dan kita tindaklanjuti karena kita benar-benar ingin mendapatkan data yang akurat,” pungkas Gus Ipul.
