Findy Alfiansyah Penulis
HARIAN EXPRESS, JABAR – Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mendapatkan lampu hijau setelah dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).
Rapat tersebut digelar bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat. Hasilnya menyepakati aspirasi tersebut dilanjutkan ke tahapan legislasi resmi.
Mekanisme proses lebih lanjut akan ditentukan oleh DPRD Jawa Barat. Koordinator tim pengusul, Ganjar Kurnia, menyatakan bahwa usulan perubahan nama ini bukan sekadar pergantian identitas administratif.
Perubahan ini juga merupakan upaya mengembalikan eksistensi Sunda yang selama ini dinilai hilang dari peta administrasi.
“Ya banyak hal ya. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah ‘Sunda’ itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja,” Ujar Ganjar Kurnia.
Menurut Ganjar, nama Sunda memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar penamaan wilayah. Istilah ini dinilai mempunyai kekuatan sejarah, budaya, dan psikologis yang dapat memperkuat identitas masyarakat.
Ganjar juga menjelaskan bahwa secara historis, wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali. Sungai Cipamali kini menjadi batas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Namun, identitas tersebut perlahan memudar seiring dengan perubahan administrasi pemerintahan. Perjuangan mengubah nama provinsi ini telah dilakukan sejak tahun 2013.
Selama kurun waktu tersebut, berbagai kekhawatiran menjadi tantangan utama, termasuk anggapan bahwa perubahan nama akan memicu tuntutan pemekaran wilayah.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, memastikan hasil rapat menyepakati agar usulan tersebut diproses melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
“Menyetujui untuk dilanjut dalam proses legislasi yang resmi terkait usulan perubahan nama provinsi,” Ungkap Rahmat Hidayat Djati.
Ia menambahkan bahwa seluruh fraksi yang hadir dalam rapat memberikan persetujuan agar aspirasi masyarakat tersebut dibahas lebih lanjut. Rapat ini merupakan yang ketiga kalinya bagi tim pengusul untuk menyampaikan aspirasinya dihadapan fraksi DPRD.
