HARIAN EXPRESS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang sebagai salah satu terobosan besar pemerintah untuk mengatasi masalah gizi anak bangsa. Dengan anggaran triliunan rupiah, program ini diharapkan menjadi jawaban atas tingginya angka stunting dan rendahnya kualitas gizi di kalangan pelajar. Namun, dalam sepekan terakhir, publik justru dikejutkan oleh serangkaian kasus keracunan massal di berbagai daerah. Ratusan siswa dan santri di Sidoarjo, Jombang, Rembang, hingga Nganjuk harus dirawat karena makanan yang seharusnya menyehatkan justru membawa petaka.
Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin program sebesar ini dengan klaim pengawasan ketat bisa kecolongan hingga mengancam nyawa anak-anak? Editorial ini hendak menegaskan bahwa tragedi MBG bukan sekadar insiden teknis, melainkan alarm keras tentang tata kelola kebijakan publik yang rapuh.
MBG dirancang sebagai simbol kepedulian negara terhadap generasi muda. Namun, kasus keracunan massal menunjukkan bahwa janji tersebut belum diiringi dengan sistem pengawasan yang memadai. Dari hulu ke hilir, rantai distribusi makanan tampak rapuh. Mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Ketika standar keamanan pangan diabaikan, maka yang terjadi bukanlah makan bergizi, melainkan makan berisiko.
Tragedi ini memperlihatkan lemahnya kontrol kualitas. Apakah BPOM dan Kementerian Kesehatan benar-benar dilibatkan dalam setiap tahap? Apakah ada standar baku yang wajib dipenuhi oleh penyedia makanan? Fakta bahwa keracunan terjadi di banyak daerah sekaligus menunjukkan bahwa masalah ini bukan kasus tunggal.
Lebih jauh, publik berhak curiga bahwa pengadaan makanan dilakukan secara asal-asalan, sekadar mengejar target distribusi tanpa memperhatikan kualitas. Jika benar demikian, maka program MBG telah berubah menjadi proyek politik yang mengorbankan keselamatan rakyat.
Keracunan MBG bukan sekadar soal teknis, melainkan pelanggaran hak dasar. Anak-anak berhak atas pangan sehat dan aman. Negara berkewajiban menjamin hak tersebut. Ketika ratusan siswa harus dirawat di rumah sakit akibat program pemerintah, maka jelas ada kegagalan serius dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Tidak ada kompromi dalam urusan kesehatan publik. Apalagi menyangkut anak-anak, generasi penerus bangsa.
Kasus MBG juga memiliki dimensi politik yang tak bisa diabaikan. Program ini adalah salah satu janji besar pemerintah. Jika gagal, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh. DPR pun tak bisa lepas tangan. Anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun harus diawasi dengan ketat. Tanpa transparansi, program ini rawan menjadi ladang korupsi.
Keracunan massal MBG adalah alarm keras bagi bangsa ini. Program besar tidak boleh hanya menjadi pencitraan politik. Ia harus benar-benar menjamin hak dasar rakyat, pangan sehat dan aman. Editorial ini menegaskan bahwa tragedi MBG adalah pelajaran pahit, tanpa tata kelola yang baik, janji manis bisa berbalik menjadi bencana.
Jika pemerintah serius, maka momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memperbaiki sistem. Jangan sampai generasi muda kembali menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya melindungi mereka.
