HARIANEXPRESS, TANJUNG JABUNG TIMU – Pemerintah daerah dan penegak hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur menegaskan sikap netral pada keabsahan hak Kelas 41 dalam audiensi PSHT, Jumat (25/4/2026).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memfasilitasi audiensi terkait organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Pertemuan berlangsung kondusif meski belum ada kesepakatan.
Kepala Kesbangpol Tanjung Jabung Timur, Zekky Zulkarnaen, bertindak sebagai mediator dalam pertemuan tersebut. Audiensi dihadiri oleh unsur kepolisian, TNI, perwakilan pemerintah daerah, dan KONI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pertemuan mempertemukan dua kubu dalam organisasi PSHT. Pihak PSHT Muhamad Taufik diwakili oleh Andi. Sementara PSHT Pusat Madiun yang dipimpin Moerdjoko HW diwakili oleh Dr. Wargo, M.Pd., Dewan Cabang Karyono, S.E., serta Ketua Pamter Widodo, S.PKP., S.E..
Agenda utama audiensi adalah membahas berbagai isu seputar organisasi PSHT. Fokus pembahasan tertuju pada status badan hukum (BH) dan pengakuan dari PB IPSI. Diskusi sempat memanas karena perbedaan pandangan antara kedua belah pihak yang saling mengemukakan klaim masing-masing terkait pengakuan hukum.
Meski demikian, hingga akhir pertemuan belum tercapai kesepakatan. Zekky Zulkarnaen menekankan pentingnya sikap bijak dalam menghadapi proses hukum yang masih berjalan.
“Silakan mengikuti proses hukum yang berjalan. Yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dan kondusivitas di masyarakat,” ujar Zekky.
Pihak kepolisian yang hadir mengapresiasi langkah Kesbangpol yang memfasilitasi pertemuan ini. Mereka berharap seluruh pihak bisa menahan diri dan tetap menjaga ketertiban untuk menjaga stabilitas daerah.
Sementara itu, Ketua KONI Tanjung Jabung Timur, Rustam, menegaskan sikap netral dalam pembinaan olahraga, khususnya pencak silat. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak berpihak pada kelompok mana pun.
“Semua atlet adalah putra-putri daerah. Kami tidak membeda-bedakan dalam pembinaan,” kata Rustam.
Pemerintah daerah dan penegak hukum secara tegas menyatakan sikap netral mereka. Mereka juga mengakui keabsahan hak “Kelas 41” sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Meskipun ada perbedaan pandangan, audiensi berlangsung dalam suasana yang kondusif. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di masyarakat.
Pemerintah daerah berharap komunikasi antarpihak dapat terus terjaga. Tujuannya adalah menciptakan ketentraman serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah sambil mengikuti jalur hukum yang sah.
Dengan demikian, audiensi ini memperkuat posisi pemerintah sebagai fasilitator netral yang mendukung penyelesaian isu organisasi tanpa memihak. Semua pihak diharapkan tetap fokus pada proses hukum yang sedang berjalan agar tidak mengganggu kondusivitas masyarakat setempat.
