HARIANEXPRESS – Pendidikan gratis selalu terdengar seperti kabar baik. Tidak ada orang tua yang akan menolak ketika negara mengatakan biaya sekolah hingga perguruan tinggi negeri akan ditanggung negara. Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, kalimat itu bahkan bisa terdengar seperti pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba dibuka. Tetapi justru karena terdengar begitu indah, pemerintah perlu berhati-hati. Pendidikan gratis jangan berhenti sebagai slogan yang enak didengar, tetapi sulit dihitung ketika diterapkan.
Presiden Prabowo Subianto pada 18 September lalu menyatakan biaya pendidikan negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus gratis. Pemerintah kemudian menggelar rapat terbatas untuk mematangkan rencana tersebut. Bahkan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah menghitung kebutuhan pembiayaan untuk pendidikan tinggi gratis dan menyiapkan beberapa opsi penerapan.
Ini langkah yang patut dicermati, bukan sekadar dirayakan. Sebab pertanyaan terpenting sesungguhnya sederhana, gratis bagi siapa, dan biaya apa saja yang benar-benar digratiskan?
Di sekolah negeri, misalnya, tidak membayar uang sekolah belum tentu berarti seorang anak bersekolah tanpa mengeluarkan biaya. Seragam, kegiatan tertentu, transportasi, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan lain masih dapat menjadi pengeluaran keluarga. Bahkan pemberitaan terbaru menunjukkan bahwa seragam dan sejumlah kegiatan sekolah masih dapat menimbulkan biaya meskipun sekolah negeri digratiskan.
Begitu pula perguruan tinggi. Menghapus UKT dan uang pangkal tentu akan sangat membantu mahasiswa. Pemerintah sendiri sedang menghitung skema pembiayaan, termasuk kemungkinan penerapan bertahap dan penyesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi serta kemampuan fiskal negara, tetapi PTN tidak mungkin berjalan tanpa biaya.
Dosen harus dibayar layak. Laboratorium harus dirawat. Perpustakaan membutuhkan buku dan jurnal. Penelitian membutuhkan dana. Kampus membutuhkan internet, teknologi, gedung, listrik, dan berbagai fasilitas pembelajaran. Jika mahasiswa tidak membayar, negara harus memastikan seluruh kebutuhan itu tetap dibiayai tanpa mengorbankan mutu pendidikan.
Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan gratis seharusnya diletakkan. Jangan sampai negara berhasil membuat pendidikan gratis dalam arti mahasiswa tidak membayar UKT, tetapi pada saat yang sama kampus kekurangan biaya untuk mengajar, meneliti dan mengembangkan fasilitas. Jangan pula sekolah disebut gratis ketika orang tua masih harus mengeluarkan biaya yang secara nyata tidak kecil untuk membuat anaknya bisa belajar.
Pendidikan gratis bukan berarti tidak ada biaya. Biayanya tetap ada. Hanya saja, pertanyaannya berubah: siapa yang membayar dan bagaimana negara memastikan pembiayaannya berkelanjutan?
Karena itu, pembahasan pendidikan gratis harus dibuka secara transparan. Pemerintah perlu menjelaskan kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, tahapan pelaksanaan, komponen biaya yang ditanggung negara, serta mekanisme pengawasannya.
Apalagi DPR sendiri mengingatkan bahwa kemampuan APBN perlu dikaji. Alokasi anggaran pendidikan memang besar, tetapi tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan transfer ke daerah sehingga tidak otomatis seluruhnya tersedia untuk membiayai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Maka, pendidikan gratis jangan berhenti pada spanduk kebijakan. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar kalimat sekolah gratis, melainkan kepastian bahwa anak mereka benar-benar dapat belajar tanpa beban biaya yang tersembunyi, sementara guru tetap sejahtera dan sekolah serta kampus tetap bermutu. Sebab pendidikan yang benar-benar gratis bukan pendidikan yang sekadar menghapus tagihan.
Pendidikan gratis adalah ketika negara mengambil alih beban biaya tanpa memindahkan beban mutu kepada sekolah, guru, kampus, atau keluarga.
