HARIANEXPRESS – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti berbagai tantangan besar yang dihadapi sektor pendidikan nasional. Esti menyampaikan bahwa reformasi menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menghadapi era digital dan kecerdasan artifisial (AI), mengatasi krisis guru, memperbaiki infrastruktur sekolah, serta memastikan pengelolaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (4/8/2026). Beliau menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Reformasi Pendidikan Mendesak di Era Digital
Esti Wijayati menggarisbawahi perlunya reformasi pendidikan yang komprehensif. Ini penting agar Indonesia siap menjawab tantangan global dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Beliau menyoroti tantangan kekinian seperti transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, dan perubahan struktur ketenagakerjaan. Situasi ini juga diiringi meningkatnya kompetisi global.
“Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI dan lain-lain,” terang Esti.
Pendidikan tidak lagi cukup hanya menghasilkan lulusan formal, tetapi harus membentuk individu berdaya saing. Mereka perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kolaborasi, karakter kuat, dan kesiapan belajar sepanjang hayat.
Menurut Esti, fokus reformasi pendidikan harus bergeser dari orientasi administratif menuju pembangunan kualitas SDM. Ini adalah strategi utama pembangunan nasional.
“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” tutup Esti.
Mengatasi Persoalan Klasik Pendidikan
Infrastruktur dan Akses Pendidikan yang Belum Merata
Selain teknologi, Esti juga menyoroti masalah klasik seperti sekolah rusak dan ketimpangan akses. Hal ini terjadi terutama di wilayah tertinggal.
“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika Negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” jelasnya.
Beliau menambahkan bahwa banyak anak-anak harus menghadapi risiko tinggi demi mencapai sekolah karena minimnya akses dan infrastruktur layak. Pemerintah juga diminta memberi perhatian lebih pada wilayah 3T.
“Belum lagi banyak akses atau infrastruktur pendidikan yang tidak dimiliki anak-anak. Setiap hari kita melihat berita ada anak-anak yang harus bertaruh nyawa karena ketiadaan jembatan atau akses jalan layak untuk ke sekolah,” tambah Esti.
- Mewujudkan SD-SMP gratis, baik negeri maupun swasta, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.
- Mengembalikan anggaran program andalan seperti Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk penyediaan buku. Distribusi buku harus sampai ke perpustakaan daerah, termasuk di wilayah 3T, dengan porsi anggaran memadai.
Krisis Tenaga Pendidik
Persoalan kekurangan tenaga pendidik juga masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah. Hasil kunjungan kerja Komisi X DPR di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan kekurangan sekitar 1.600 guru.
“Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T. Karena itu, Pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan,” sebut Esti.
Optimalisasi Anggaran Pendidikan dan Putusan MK
Esti turut membahas pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putusan tersebut memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat APBN 2028.
Beliau menyarankan agar kebijakan ini dapat dijalankan lebih cepat, idealnya mulai tahun anggaran 2027. Tujuannya adalah agar ruang fiskal pendidikan bisa digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan sarana pendidikan.
“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia),” papar Esti.
Peningkatan ini meliputi perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, dan mahasiswa. Juga sarana prasarana yang memadai serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik yang lebih baik, merata, dan bermutu untuk semua.
